Hati-hati Moms! Telat Bayar Iuran BPJS, Kini Tak Bisa Lagi Perpanjang SIM hingga Paspor

Melalui regulasi instruksi Presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

Baca Juga: Sebelum Berangkat Umroh Bareng, Anissa Trihapsari Kabarkan Istri Baru Adjie Pangestu Alami Musibah: 'Rumahnya Habis Kebakaran'

Jadi, jika ada seorang yang masih menunggak iuran BPJS, ia secara otomatis tak akan bisa mengakses layanan publik yang terintegrasi itu seperti memperpanjang SIM atau membuat paspor.

Sanksi layanan publik tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Hal ini mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.

Akan tetapi, Fachmi mengatakan bahwa tidak ada satu pun sanksi tersebut yang pernah dilaksanakan karena institusi terkait yang memiliki wewenang.

Hasilnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau PBPU yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen.

Fachmi menekankan pentingnya sanksi bagi peserta yang tidak mau membayar iuran.

Baca Juga: Gegerkan Warga Tuban, Sorenya Dimakamkan Setelah Meninggal Karena Kecelakaan, Pria Ini Justru Kembali ke Rumah Pada Malam Harinya

Dia mengambil contoh jaminan sosial negara lain seperti Korea Selatan yang sebelumnya kolektabilitas hanya 25 persen menjadi 90 persen ketika menerapkan sanksi untuk kolektabilitas.

PROMOTED CONTENT