Nakita.id - Belakangan ini kasus kekerasan pada anak marak terjadi dan terekspos melalui media.
Seperti dikutip dari Kompas.com pada (8/1/2019), sepanjang tahun 2018, terdapat sebanyak 451 kasus pelanggaran di bidang pendidikan yang diterima KPAI.
Dari jumlah tersebut, komisioner KPAI bidang pendidikan mengatakan, separuhnya atau sebanyak 228 kasus merupakan kasus kekerasan yang dilakukan dan/atau pada anak.
Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya untuk kasus anak korban kebijakan.
Hal ini tentu membuat kita miris mendengarnya ya, Moms.
Tahun ini, Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat lima program prioritas untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Di antaranya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.
Baca Juga: Putri Sulungnya Ikut Jadi Korban Kasus Pencemaran Dirinya, Nikita Mirzani:
Demi mencapai program prioritas tersebut, salah satunya dilakukan dengan mengandalkan para Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Fasilitator Daerah yang bergerak melakukan pencegahan kekerasan dan respon cepat di tingkat desa/kelurahan.
PATBM yang diinisiasi sejak 2016 di 136 desa model menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak dan perlindungan bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia.
“Fasilitator Daerah dan Aktivis Desa/Kelurahan PATBM adalah garda depan dalam melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap kasus-kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak yang ada di lingkungan sekitarnya." tegas Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam Acara Puncak Jambore Nasional Kader Masyarakat Indonesia Bersama Lindungi Anak (KAMI BERLIAN) di Jakarta
Baca Juga: Sempat Alami KDRT dan Bawa Anak Kabur, Suami Karen 'Idol' Ditemukan di Apartemen Marshanda,
Menurutnya, Kemen PPPA butuh andil dan peran Fasilitator Daerah dan Aktivis PATBM dalam mewujudkan lima program prioritas dan menekan angka kekerasan terhadap anak dengan prevalensi yang cukup tinggi.
Pasalnya berdasarkan Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, 2018, 2 dari 3 anak-anak dan remaja laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
Di depan 560 Aktivis PATBM KAMI BERLIAN, Bintang juga mengatakan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah dan semua pihak termasuk masyarakat dan orang tua harus bersinergi untuk mendukung penurunan angka kekerasan terhadap anak, tidak terkecuali para Aparat Penegak Hukum (APH), Polri, dan Jaksa.
Pun Bintang menambahkan peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penegakan hukum juga berperan dalam memberikan efek jera kepada pelaku.
"Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak menegaskan bahwa Menteri PPPA sebagai Koordinator lintas sektoral dalam penyelenggaraan koordinasi pemenuhan hak dan perlindungan anak,” jelas Bintang.
Baca Juga: Tinggalkan Ujian di Sekolah, Anak Nikita Mirzani Ikut Diperiksa Polisi, Ada Apa?
Bintang juga menyerahkan penghargaan kepada 20 APH, Polri dan Polda Metro Jaya atas keberhasilan mereka dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan terhadap anak.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan peluncuran aplikasi dan website KAMI BERLIAN oleh Menteri Bintang. Sebelumnya, para aktivis PATBM mendapatkan pelatihan terkait penggunaan aplikasi KAMI BERLIAN.
“Melalui aplikasi KAMI BERLIAN kita bisa melaporkan kejadian yang menimpa anak-anak Indonesia kapan pun dan dimana pun. Sosialisasi dan pelatihan aplikasi ini telah dilakukan bagi aktivis PATBM," ujar Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar.
Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memperoleh laporan terkait kejadian yang menimpa anak dan perlu pertolongan, basis data PATBM, lalu bisa merubah norma masyarakat dari yang tidak peduli menjadi peduli dan mempercepat merespon kasus.
Baca Juga: Tak Kalah dari Anak Aktris Lain, Putra Aktor Ini Kembali Sabet Piala di Kejuaraan Hockey, Warganet:
Bintang juga meresmikan peluncuran 70 Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sosialisasi, koordinasi antar unit layanan dan upaya penjangkauan anak korban kekerasan.
Bintang menyampaikan apresiasinya kepada para Fasilitator Daerah, Aktivis Desa/Kelurahan dan APH yang ikut berkomitmen mendukung program prioritas Presiden RI.
“Malam ini saya sangat bangga sekali karena Fasilitator Daerah dan Aktivis Desa/Kelurahan PATBM, para APH, serta Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota hadir bersama untuk berkomitmen mendukung program prioritas Presiden RI.
Semoga kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperbaharui kesadaran, komitmen dan bekerja demi anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Mari kita berdiri, bersama mereka, untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya,” tutup Bintang.