Nakita.id - Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat peredaran obat secara online pun semakin riskan.
Pasalnya kemungkinan peredaran obat palsu secara online bisa terjadi, khususnya di Indonesia sebagai pengguna internet yang cukup besar.
Pemalsuan obat ini ditengarai salah satunya karena faktor ekonomi.
BACA JUGA : Catat, Ini Caranya Agar Tak Salah Membeli Obat Secara Online
"Memang dari segi ekonomi bisa menguntungkan penjual, tapi dampak negatifnya bisa besar pada konsumen." Ujar Wildan Sagi, S. Kom, MM. Si pada acara Acara Diskusi Mengatasi Peredaran Produk Palsu di Saluran E-Commerce (30/04/2018) di Jakarta.
Menurutnya, untuk mengetahui obat palsu tidak hanya bisa dinilai dari segi mahal atau murahnya obat.
"Obat murah belum tentu palsu karena pemerintah sudah menyediakan obat generik yang harganya memang murah," ungkapnya kembali.
Untuk menghindari obat palsu, sebaiknya memang masyarakat memilih tempat penjualan obat yang sudah tersertifikasi.
BACA JUGA : [Reportase] Sering Keliru, Inilah Dosis Obat Demam Tepat Untuk Anak
"Mari sama2 menjadi konsumen cerdas, kalau beli harus ke toko obat resmi. Lalu cek juga keaslian obat melalui website resmi BPOM," ujar Wildan.
Perlu diperhatikan Moms, di setiap kemasan ada kode produksi dan izin edar.
Saat dicek melalui website BPOM namun tidak ditemukan, sudah pasti obat tersebut tidak terdaftar.
Ke depannya, sertifikasi obat yang dijual secara online akan lebih ditingkatkan kembali.
BACA JUGA : 6 Kebiasaan Malam Hari Agar Kulit Cantik dan Terhindar Penuaan Dini
Semuel Aprijani Pangerapan, B. Sc selaku Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI mengusulkan adanya e-resep untuk kebutuhan masyarakat akan obat.
Resep yang ditulis tentunya tidak sembarangan karena dokternya juga sudah dipersiapkan.
Menurutnya hal ini masih menjadi usulan.
"Penting untuk ditindaklanjuti karena akan lebih banyak perdagangan lewat online. Khusus untuk obat memang harus ada izin edar. Penting bagi pemerintah dan ekosistem untuk melindungi konsumen," pungkasnya.