Nakita.id - Berikut adalah kunci jawaban uji pemahaman halaman 87 PKN kelas 11 kurikulum merdeka.
Uji pemahaman ini akan membahas mata pelajaran PKN unit 2.
Yakni mengenai hubungan antarregulasi hukm tertulis di Indonesia.
Hukum tertulis ini dibahas mulai dari yang tertinggi, UUD 1945 hingga paling rendah peraturan pemerintah daerah.
Kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai alternatif belajar siswa.
Para siswa dianjurkan untuk menjawab pertanyaan secara mandiri sebelum melihat kunci jawaban.
Yuk langsung simak!
a. Apakah yang dimaksud dengan hierari dan hubungan antarregulasi?
Alternatif jawaban:
Hierari merupakan susunan suatu hal yang mengemukakan peringkat, dari atas, tengah, bawah atau sama.
Sedangkan hubungan antarregulasi merupakan hubungan yang terbentuk akibat adanya regulasi atau peraturan hukum tertulis yang berkesinambungan.
Baca Juga: Jawaban Uji Pemahaman Halaman 77 PKN Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka
b. Sebutan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu!
Alternatif jawaban:
Regulasi Undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierari.
Tetap juga relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentanga atau tumpang tindih peraturan.
Pasalnya jika itu terjadi, maka akan tercipta kekacauan yang menyebabkan kebingungan warga negara.
Contoh hierarki yakni pada UUD 1945 dengan peraturan di bawahnya.
Peraturan terebut adalah Ketetapan MPR, UU atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.
c. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?
Alternatif jawaban:
Hierarki bertujuan supaya peraturan baru tetap dalam batasan dan tidak melanggar aturan yang lebih tinggi.
Selain itu, agar peraturan tidak saling tumpang tindih atau bertentangan.
Baca Juga: Materi PKN Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka, Kerjasama Internasional dan Macamnya
Hubungan antarregulasi dibentuk agar tercipta kesinambungan dan memudahkan peraturna yang ada.
Sebagai contoh, jika terdapat pertetangan UUD 1945 dengan undang-undang, maka dapat mengajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.
Pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini akan diuji oleh Mahkaman Agung.
Baca Juga: Rangkuman Materi PKN Kelas XI SMA: Penyelesaian Sengketa Internasional