Baca Juga : #LovingNotLabelling: Kebiasaan Orangtua Seperti Ini Membuat Anak Laki-laki Menjadi Feminin, Kisah Nyata!
Untuk itu, proses meloloskan pangan transgenik ke pasaran harusnya tidaklah mudah karena butuh uji keamanan yang panjang. Bahkan, pengujian keamanan produk pangan transgenik ini harus lebih ketat dan serius dibandingkan jenis makanan lain.
Misalnya, pangan transgenik harus terbukti tidak mengandung bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen (tidak menyebabkan alergi, tidak mengandung racun), dan harus memiliki gizi yang setara dengan pangan sejenis yang alami.
Menurut Ilyani S. Andang, peneliti dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sebenarnya tidak masalah pangan transgenik beredar di masyarakat asalkan produk itu terbukti aman bagi kesehatan dan lingkungan.
Baca Juga : #LovingNotLabelling: Hati-hati, Memberikan Pujian Pada Anak Bisa Berbahaya Bila Dilakukan Dengan Cara Ini
Serangkaian uji pangan yang harus dilakukan untuk membuktikan keamanannya, yaitu:
- Uji alergisitas, untuk mengetahui ada tidaknya zat pemicu alergi.
- Uji toksisitas untuk melihat adakah racun pada pangan.
- Uji imunitas apakah pangan itu membahayakan daya tahan tubuh atau tidak.
- Uji lain yang mendukung.
Tahapan uji keamanan ini sesuai dengan UU Pangan No. 7/1996, dimana pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatur kewajiban produsen untuk menguji keamanan pangan yang dihasilkan proyek rekayasa genetika sebelum diedarkan ke masyarakat.
“Setelah itu, tentu produk harus diberi label mengandung bahan transgenik atau tidak. Selanjutnya tentu hak konsumen untuk memilih apa yang diinginkan," kata Ilyani.
Baca Juga : Makanan Transgenik, Untuk Hewan atau Manusia? Sehatkah Dikonsumsi?
Purwiyatno pun menyatakan hal sama. "Saya setuju konsumen harus diberi peluang untuk memilih, mau mengonsumsi transgenik atau yang alami. Karena itulah peranan pelabelan pangan menjadi sangat penting."