Dalam Pancasila, hak dan kewajiban warga negara saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
Setiap warga negara harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, menjaga persatuan, serta memelihara kesejahteraan sosial.
Sub bab ini memberikan contoh nyata pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Kasus-kasus seperti tindakan makar, terorisme, hingga pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan dan diskriminasi, menjadi fokus utama.
Pelanggaran hak terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang merampas hak orang lain, misalnya, perbudakan, penganiayaan, atau kebijakan yang tidak adil.
Pengingkaran kewajiban, di sisi lain, dapat berupa tindakan tidak membayar pajak, menghindari wajib militer, atau tidak menjaga ketertiban umum.
Siswa diharapkan untuk memahami bahwa setiap tindakan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban akan membawa dampak serius, baik bagi individu maupun masyarakat luas.
Misalnya, tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sub bab terakhir ini membahas tentang bagaimana pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ditangani, baik secara hukum nasional maupun internasional.
Di tingkat nasional, Indonesia memiliki berbagai lembaga yang berperan dalam menangani kasus pelanggaran hak, seperti Komnas HAM dan lembaga peradilan.
Baca Juga: Terlengkap! Kunci Jawaban PKN Kelas 10 SMA Halaman 66 Kurmer
Di tingkat internasional, pelanggaran hak asasi manusia diatur oleh Dewan HAM PBB dan Badan-Badan Traktat PBB yang mengawasi implementasi hak-hak internasional.
| Penulis | : | Aullia Rachma Puteri |
| Editor | : | Aullia Rachma Puteri |
KOMENTAR