Nakita.id -Infrastruktur ramah hak perempuan dan anak adalah konsep pembangunan fasilitas publik yang memperhatikan kebutuhan dan hak perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas dan lansia.
Infrastruktur ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan nyaman, meliputi penyediaan ruang bermain anak, jalur pejalan kaki, area olahraga, serta penghijauan yang mendukung kesejahteraan.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan, mendorong tumbuh kembang anak, dan meminimalkan risiko kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, mengadakan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Selasa (14/1).
Dalam pertemuan ini, Wamen PPPA menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mewujudkan infrastruktur yang ramah bagi perempuan dan anak.
Wamen PPPA mengungkapkan harapannya agar pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat memperhatikan pemenuhan hak perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya seperti disabilitas dan lansia.
Menurutnya, perencanaan infrastruktur perlu mencakup penyediaan ruang komunitas, seperti area olahraga, taman bermain anak, jalur pejalan kaki, dan penghijauan.
Salah satu inisiatif yang didorong adalah program Ruang Bersama Indonesia, yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan, mendukung tumbuh kembang anak, dan mencegah kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Sejak 22 Desember 2024, Kemen PPPA telah meluncurkan pilot project Ruang Bersama Indonesia di enam lokasi yang tersebar di Kampung Jimpitan, Kota Tangerang, Banten; Desa Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo; Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi; Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, Jawa Timur; Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Menko PMK menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia unggul sangat bergantung pada infrastruktur yang mendukung.
Oleh karena itu, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk menyelesaikan isu-isu strategis, seperti bencana alam, stunting, sanitasi, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak.
Baca Juga: Nakita Kunjungi KemenPPPA, Menteri Bintang Puspayoga: Perempuan Indonesia Harus Berdaya dan Mandiri
Ia berharap program kerja 2025 dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap sanitasi, akses air bersih, dan Ruang Bersama Indonesia sebagai wadah interaksi masyarakat.
Penulis | : | David Togatorop |
Editor | : | David Togatorop |
KOMENTAR