Ketiga, melalui proses verifikasi dan validasi (verval) data lewat SLRT MPM, hal ini sudah dilakukan Pemerintah Desa, data hasil verval ini oleh Admin Data Desa diekport ke Pusat Data yang dikelola Admin Data Kabupaten kemudian dilakukan importing ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos di Jakarta melalui SIKS NG."Karena banyak kecemburuan sosial, kami terus-menerus lakukan edukasi kepada warga. Hasilnya sudah ada 1.530 KPH yang tergraduasi dan di Non Elegibel (NE), angka tersebut tertinggi di Jawa Tengah," terangnya.Terkait banyaknya warga yang mampu yang menerima bantuan PKH dan BPNT, Nasaton menyebut pemberian bantuan berdasarkan data yang dirilis BPS dalam Basis Data Terpadu (BDT) 2015.
Baca Juga: Mendadak Mual? Awas, Bisa Jadi Beberapa Penyakit Berbahaya Ini Tengah Mengintai Moms!"Saat itu yang disurvei mungkin hanya yang penting memenuhi komponen tersebut terus didata. Masalahnya data "kurang mampu" tersebut masih dipakai sampai sekarang." tutur Nasaton.Nasaton menuturkan bahwa Satgas Bansos Polres bekerja sama dengan Dinas Sosial dan para SDM PKH akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi ke para KPM."Suatu nanti kalau sudah saatnya akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku," ujarnya.
Baca Juga: #LovingNotLabelling : Cara Mudah Berhenti Melabeli Anak, Lakukan Sebelum MenyesalSementara itu, dua warga Rembang yang sebelumnya menjadi peserta penerima bantuan PKH akhirnya mengundurkan diri dari kepersertaan PKH.Warga yang mengundurkan diri merasa malu rumah mereka yang sudah bagus-bagus dilabeli "Keluarga Miskin Penerima PKH"."Untuk kedua KPM PKH tersebut. Baik yang rumah ijo maupun yang abu-abu sudah mundur dari kepersertaan PKH per hari ini," ujar Nasaton.