Berjuang di Garda Paling Depan Tangani Pandemi Covid-19 hingga Kekurangan Istirahat, Sejumlah Aktivis Mahasiswa Ini Justru Nilai Fasilitas Hotel Berbintang untuk Tenaga Medis Berlebihan

By Gabriela Stefani, Kamis, 9 April 2020 | 20:00 WIB
Sejumlah mahasiswa kritik kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 yang dinilai tak solutif (ilustrasi konferensi pers) (freepik)

Aktivis mahasiswa yang mengkiritisi kebijakan pemerintah dari Aliansi BEM Jakarta Bersuara

"Di Pasar Pramuka milik (Perumda) Pasar Jaya, APD yang tadinya dijual Rp80 ribu menjadi Rp450 ribu. termometer tadinnya Rp150 ribu kini dijual Rp1,5 juta," jelas Dheden.

"Jadi, masalah kita sekarang bukan hanya soal Covid-19 saja, tapi tentang oknum-oknum yang mengambil keuntungan materi dari pandemi global ini," tambahnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa STIKES Binawan, Yazid Albustomi menambahkan,Aliansi BEM Jakarta Bersuara meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih fokus dalam hal pencegahan yakni dengan menggelar rapid test massal yang menjangkau lebih banyak orang.

"Jika Indonesia ingin meniru gaya penanganan ala Korea Selatan, maka keberadaan fasilitas kesehatan kita juga harus mencukupi," ujar Yazid.

"Tes dengan skala masif harus ada guna mendeteksi siapa saja yang terinfeksi Covid-19 ini," imbuhnya.

Baca Juga: Setia Temani hingga Akhir Hayat, Mutia Ayu Tak Kuasa Tahan Tangis di Samping Pusara Glenn Fredly

Yazid mengungkapkan, dengan kapasitas tes yang sekarang saja, jumlah suspect sampai sekarang sudah bertambah empat kali lipat lebih dibandingkan minggu sebelumnya.

"Kasus yang terlewat sama saja dengan bom waktu. Pengetahuan akan keadaan riil di lapangan akan mempermudah pemerintah dalam perencanaan strategi ke depannya," katanya

Aliansi juga menyoroti penggunaan Hotel Grand Cempaka milik Pemprov DKI digunakan sebagai tempat untuk menginap tim medis dan relawan yang dianggap berlebihan. 

"Fasilitas hotel bintang 5 untuk tim medis dinilai berlebihan. Lantas apakah itumenjamin bahwa masyarakat Jakarta tidak terinfeksi virus Corona karena belummeratanya tindakan pencegahan dari Gubernur Jakarta terkait virus Corona dikalangan masyarakat menengah kebawah," ujar Yazid mewakili aliansi.

Desakan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown di DKI Jakarta terus mencuat belakangan ini.