Hal itu diungkapkan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan kepada Kompas.com.
Pasalnya pembagian bantuan langsung tunai tersebut dianggap akan menuai konflik antar masyarakat.
“BLT yang Rp 600.000 itu, juga akan jadi konflik," ungkap Rudy kepada Kompas.com, Jumat (17/4/2020).
Ia mengakui sejumlah kepala desa sudah menyatakan ketidaksediaannya untuk menyalurkan bantuan tersebut
"Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup. Kalau dikasih pasti terjadi konflik di daerah,” lanjutnya.
Konflik yang dikhawatirkan terjadi yaitu adanya protes dari warga yang tidak menerima bantuan.
Kalau pun tetap ingin diberikan bantuan langsung tunai, kepala desa menginginkan dibagikan secara rata kepada seluruh warganya.
“Desa maunya jangan Rp 600.000, Rp 200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan,” kata Rudy.
Rudy pun menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Garut tengah menghitung anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Di satu sisi kita harus refocusing untuk Covid-19, di sisi lain harus ada efisiensi hingga mencapai Rp 340 miliar dana dari pusat ditarik,” ujar Rudy.
Di samping itu Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengaku bahwa penolakan penyaluran bantuan langsung tunai tersebut juga dikarenakan banyaknya program bantuan yang belum turun sejauh ini.