Di mana dari 18 provinsi tersebut, 11 diantaranya merupakan provinsi dengan persentase perkawinan anak di atas nasional pada 2018.
Melihat hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengundang perwakilan dari Dinas PPPA di 4 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata di 2018.
Keempat provinsi tersebut yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
Kepala Bidang Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan Nur Anti menyebutkan bahwa provinsinya telah menjalankan program prioritas daerah.
Program yang dijalankan yaitu menurunkan angka putus sekolah dengan cara pendidikan karakter sekolah sehat, program pendidikan perempuan dan anak, serta pendidikan menengah.
Sementara kampanye pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan melibatkan aktivis yang memiliki fokus hal serupa.
Untuk Jawa Barat, Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur menekan angka perkawinan anak dengan cara fokus pada menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.