Barbarino mengatakan, adanya hal yang mengkhawatirkan saat melakukan tindakan pada pasien Covid-19 berdasarkan usia atau kondisi, tanpa akses terhadap pedoman pengambilan keputusan yang transparan.
Kondisi ini membuat lansia dan orang-orang dengan demensia berisiko ditolak untuk berobat.
"Pemerintah harus melindungi hak-hak orang dengan demensia, hak mereka untuk mengakses perawatan kesehatan, dukungan, terutama saat ini," lanjut Barbarino.
Menurut dia, keputusan penindakan harus didasarkan pada hak, tidak hanya usia atau pun kondisi.
Baca Juga: Menderita Penyakit Langka, Gadis Kecil Berusia 2 Tahun Ini Alami Demensia Dini
"Kami memahami bahwa Covid-19 telah memberikan tekanan yang besar pada sistem kesehatan secara global, tetapi kami tidak bisa juga membiarkan dan menelantarkan orang-orang dengan demensia," tutur Barbarino.
Barbarino menilai, ada hubungan yang jelas antara pemerintah yang bertindak cepat untuk membatasi penyebaran Covid-19 dengan tingkat kematian yang lebih rendah akibat virus ini.
"Kami butuh pemerintah untuk bertindak segera dan melindungi komunitas kami yang rentan," kata Barbarino.
"Pemerintah tidak boleh melepaskan diri dari komitmen yang telah ada dalam rencana demensia nasional atau yang sejalan dengan rencana aksi global WHO untuk demensia, yang diratifikasi oleh 194 negara WHO," sambungnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Studi: 75 Persen Kematian akibat Corona Dialami Pasien dengan Demensia"