Nakita.id - Kali ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tak ingin menunda pelaksanaan sekolah tatap muka.
Pasalnya Kemendikbud melihat bahwa pembelajaran jarak jauh tidak ideal terlaksanakannya sehingga menyebabkan adanya kesenjangan mutu pembelajaran.
Tak hanya itu, Kemendikbud juga melihat bahwa sekolah swasta pun mengalami krisis karena perannya tak terlihat di mata orangtua sementara pembayaran bulanan harus penuh.
Dengan begitu, Kemendikbud akhirnya memutuskan untuk memulai sekolah tatap muka dalam waktu dekat.
Sekolah tatap muka ini sebenarnya bisa dimulai sebelum Juli 2021 dengan syarat seluruh tenaga kependidikan sekolah tersebut sudah mendapatkan vaksin secara lengkap.
Menyadari sekolah tatap muka ini dilaksanakan di tengah pandemi, Kemendikbud rupanya sudah memiliki rencana penanggulangan kalau saja sekolah tatap muka membuat kasus positif covid-19 meningkat.
Rencana penanggulanan meningkatnya kasus positif covid-19 selama sekolah tatap muka tersebut dibagikan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Jumeri, S.TP. M, Si dalam wawancaranya bersama Nakita.id.
Jumeri mengingatkan bahwa meningkatnya kasus positif covid-19 bisa dikarenakan 2 hal yaitu secara nasional ataupun cluster.
Karena ada 2 hal, tentu saja rencana penanggulangannya juga berbeda.
Kalau kasus positif covid-19 meningkat secara nasional, maka hal itu tergantung arahan dari gugus covid nasional.
"Kalau dalam lingkup daerah tentu juga tetap berkoordinasi dengan gugus covid setempat karena bagaimana pun penularan ini jadi permasalahan besar," papar Jumeri.
Sementara kalau peningkatan kasus positif covid-19 akibat terbentuknya cluster di sekolah, Kemendikbud sudah menyiapkan rencana penanganannya.
Jumeri menyebutkan bahwa kepala sekolah wajib menginformasikan kepada gugus covid setempat dan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
Perlu diketahui juga bahwa sebelum sekolah memulai pembelajaran tatap muka, Kemendikbud juga mewajibkan sekolah bekerjasama dengan gugus covid setempat.
Dengan begitu akan mudah komunikasi antara sekolah dengan gugus covid setempat, mengingat sudah dilakukan koordinasi sejak sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka.
Setelah menginformasikan kepada gugus covid setempat, penting juga untuk sekolah melakukan tracing terhadap penularan covid di sekolah.
"Jadi untuk guru-gurunya yang mengalami sakit covid dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya," paparnya.
"Kemudian pihak-pihak lain dicari yang berinteraksi dengan guru atau peserta didik yang sakit itu untuk dilakukan pengecekan," paparnya.
Dan pihak-pihak yang berinteraksi tersebut perlu dibimbing untuk melakukan isolasi mandiri.
Jumeri juga menyebutkan bahwa sudah ada peraturan perihal kesehatan guru dalam SKB 4 menteri yang dikeluarkan pada Maret 2021.
"Sebenarnya di lampiran dari SKB 4 Menteri sudah jelas untuk guru-guru yang mengalami sakit diwajibkan tidak datang ke sekolah dulu, diwajibkan mengajar dari rumah. Supaya tidak menimbulkan penularan pada guru yang lain dan peserta didik yang diasuhnya," paparnya.