Pasal 832 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama.
Namun, KUHPerdata tidak secara khusus membahas tentang anak adopsi.
Meskipun demikian, pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (PP 54/2007) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
PP 54/2007 dan UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah anak dengan orangtua kandungnya.
Dalam konteks distribusi kekayaan, orangtua angkat bisa membuat surat wasiat untuk memberikan bagian kepada anak angkatnya. Namun, jumlahnya harus memerhatikan ketentuan legitim bagi ahli waris.
Dari perspektif Hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris orangtua angkatnya karena tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan.
Namun, mereka bisa menerima bagian dari harta orangtua angkatnya melalui wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Dalam konteks ini, wasiat wajibah berarti anak angkat dianggap telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat yang dinyatakan secara langsung.
Jadi, meskipun anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris, mereka masih memiliki hak atas harta orangtua angkatnya melalui wasiat wajibah.
Dengan demikian, meskipun kedudukan hukum anak adopsi mungkin berbeda dalam hukum perdata dan hukum Islam, mereka masih memiliki hak atas harta orangtua angkatnya melalui wasiat wajibah atau surat wasiat.
Dalam kasus Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, konsekuensi hukum terkait adopsi Lily tergantung pada keputusan mereka terkait peninggalan harta dan persiapan hukum yang mereka buat. (*)