Nakita.id - Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh implementasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
Isu ini menjadi topik hangat karena terdapat kekhawatiran bahwa penyediaan alat kontrasepsi di kalangan pelajar dapat dianggap melegalkan aktivitas seksual di usia muda, yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia.
Implementasi penyediaan alat kontrasepsi ini diatur dalam Pasal 103 PP Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur upaya kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja.
Khususnya, pada ayat 4 butir e, disebutkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi menjadi bagian dari upaya tersebut.
Reaksi publik terhadap pasal ini sangat beragam, mulai dari dukungan karena dianggap sebagai langkah preventif terhadap kehamilan tidak diinginkan, hingga penolakan keras yang menyebutkan bahwa kebijakan ini bisa memicu pergaulan bebas di kalangan remaja.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin turut memberikan tanggapan terhadap kontroversi ini.
Dalam pernyataannya, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya adanya aturan teknis yang jelas dan mendalam dalam implementasi PP ini.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya dialog dan dengar pendapat yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari sektor kesehatan, tetapi juga dari kalangan agama, pendidikan, dan masyarakat luas.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak menimbulkan benturan-benturan di masyarakat yang dapat memperkeruh suasana.
Ma’ruf Amin juga mengimbau pihak terkait untuk melakukan pendalaman dan diskusi lebih lanjut.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya kontroversi terkait PP tersebut ke arah yang tidak diinginkan.
Baca Juga: Susu Formula Bukan Pengganti ASI, Apa Pengganti ASI Lainnya?