3. Kesatuan Sosial Budaya: Indonesia mengakui keberagaman etnis, budaya, dan bahasa, namun mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu.
4. Kesatuan Ekonomi: Sistem perekonomian dirancang untuk melayani seluruh rakyat Indonesia secara merata, menghindari ketimpangan antar daerah.
5. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan: Seluruh wilayah Indonesia dipertahankan oleh satu kekuatan pertahanan dan keamanan yang terpusat pada pemerintah pusat, melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kedaulatannya.
Pada masa ini, Indonesia masih berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Namun, kekuasaan terpusat pada Presiden sering dianggap oleh Belanda dan dunia internasional sebagai tanda diktator.
Untuk mengatasi tuduhan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa maklumat penting, termasuk Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang mengalihkan kekuasaan legislatif dari Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Selain itu, Maklumat 3 November 1945 membuka peluang bagi pembentukan partai politik sebagai tanda bahwa Indonesia menganut demokrasi.
Pemerintah juga mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer melalui Maklumat 14 November 1945.
Namun, periode ini juga ditandai oleh pemberontakan-pemberontakan separatis, seperti Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan Gerakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.
Pada akhir Desember 1949, bentuk negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) setelah Perjanjian Konferensi Meja Bundar.
Baca Juga: Ringkasan Materi Bab 2 Tentang Hukum PKN Kelas 12 Kurikulum Merdeka