Jika Nekat Mudik, Pengurus YLKI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal yang Bisa Bikin Warga Ogah Pulang Kampung Ini, Apa itu?

Nakita.id - Pandemi yang masih merajalela ini membuat pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman.

Terlebih kini banyak wilayah di Indonesia, khususnya ibukota sudah menjadi zona merah penyebaran virus corona.

Sehingga imbauan larangan tersebut guna menjaga keluarga yang tengah berada di kampung halaman.

Baca Juga: Warganya Menderita karena Virus Corona, Pemerintah Sidoarjo Ambil Tindakan yang Bikin Warganya Bahagia, Apa Itu?

Sayangnya, masih banyak warga yang nekat mudik ke daerah asal.

Melihat kondisi yang demikian, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ikut memberikan saran pada pemerintah.

Pemerintah disarankan menerapkan kebijakan disinsentif kepada masyarakat yang nekat melakukan perjalanan ke kampung halaman atau mudik.

Hal ini untuk meminimalisasi niat masyarakat melakukan mobilisasi guna mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah lain.

Baca Juga: Kabar Gembira Sebelum Dilakukannya PSBB di DKI Jakarta, Gubernur Beri Bantuan untuk Warganya Agar Bisa Sambung Hidup, Apa Itu?

"Bagi kelompok masyarakat yang ngotot mudik, maka harus diberikan disinsentif," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/4/2020).

Adapun, kebijakan disinsentif yang bisa diberikan antara lain yakni menaikkan harga bahan bakar minyak bagi pengguna kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan atau menaikkan tarif tol.

"Untuk pengguna angkutan umum, bisa dimahalkan tarif tiketnya. Misalnya, menjadi dua kali lipat dibanding harga normal," kata dia.

Baca Juga: Kabar Baik kembali Berembus, Presiden Akan Bagikan Bantuan Ini Kepada Warga Indonesia untuk Bantu Sambung Hidup, Apa Itu?

Sedangkan bagi masyarakat yang memutuskan tidak mudik, imbuh dia, harus diberikan insentif atau kompensasi, baik untuk keperluan logistik maupun biaya sewa tempat tinggal.

"Khususnya untuk kelompok menengah bawah, pekerja harian. Mereka memaksakan mudik karena di Jakarta sudah ada tidak ada pekerjaan tetap," ujar Tulus.

Meski demikian, ia menegaskan, pemerintah seharusnya berani menerapkan larangan mudik kepada seluruh masyarakat.

Baca Juga: Terpaksa Keluar Rumah untuk Penuhi Kebutuhan Sehari-hari Saat Wabah Corona, Ini Curhatan Denada Saat Kesulitan Belanja di Supermarket

Hal itu untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh masyarakat.

"Pemerintah jangan disandera dengan persoalan ekonomi jangka pendek. Jika virus corona sampai menyebar ke daerah-daerah secara masif, ongkos sosial ekonominya akan jauh lebih besar daripada pemerintah memberlakukan larangan mudik," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan alternatif bagi pemudik.

Baca Juga: Patahkan Teori Lansia Rentan Meninggal karena Corona, Nenek 102 Tahun Ini Berhasil Sembuh karena Motivasinya yang Luar Biasa hingga Viral!

Salah satu yang disampaikan adalah mengganti hari libur nasional di hari lain.

Jokowi juga mengusulkan nantinya pada hari libur pengganti mudik itu, pemerintah akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur khusus mudik sebagaimana dilaksanakan di kala mudik Lebaran.

Nantinya, pemerintah daerah bisa menggratiskan tempat-tempat wisata milik mereka agar ramai dikunjungi masyarakat.

(Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM")

 

 

PROMOTED CONTENT