"Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri.
Bukan tanpa alasan, aturan itu dibuat untuk menekan cashflow pemerintah.
"Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah," jelas Erick Thohir.
"Kebutuhan APBN yang selama ini kita tahu juga defisit anggaran terus melebar.
"Dan kalau dilihat dari data-data ekonominya sendiri pemasukan kepada negara cukup rentan," tandasnya.
"Vaksin bantuan pemerintah di mana melalui budget APBN dan data BPJS Kesehatan.
"Nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan di awal tahun depan," ujar Erick.
| Source | : | Wartakota |
| Penulis | : | Yosa Shinta Dewi |
| Editor | : | Poetri Hanzani |
KOMENTAR