Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk melarang pernikahan sesama jenis karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung AS mengenai pernikahan sesama jenis.
Bulso sebelumnya telah mendukung undang-undang yang ditujukan untuk komunitas LGBTQ, termasuk rancangan undang-undang yang ia sponsori yang sebagian besar akan melarang pengibaran bendera Pride di ruang kelas sekolah negeri.
"Pertanyaannya adalah apakah ada masalah kesehatan masyarakat jika laki-laki menikah dengan sepupu laki-laki?" kata Bulso.
"Dan menurutku jawabannya adalah tidak,"
Namun, usulannya ditolak oleh anggota parlemen, dan larangan pernikahan antara sepupu pertama yang diajukan oleh perwakilan Partai Demokrat Darren Jernigan disetujui.
"Saya harap dapat dikatakan bahwa pada tahun 2024, kita dapat menutup celah ini," kata Jernigan, yang mengacu pada pendapat jaksa agung tahun 1960 yang menetapkan bahwa undang-undang Tennessee tahun 1820-an yang membatasi beberapa pernikahan antarkerabat tidak menghalangi sepupu pertama untuk menikah.
Ia juga menjawab argumen Bulso bahwa tidak ada pelanggaran terhadap putusan pernikahan sesama jenis dalam RUU-nya.
Keputusan Badan Legislatif Tennessee ini menjadi sorotan di tengah masyarakat, mengingat kontroversi yang melibatkan isu pernikahan antara sepupu pertama.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara anggota parlemen, keputusan akhir tetap memberlakukan larangan tersebut.
Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam perumusan kebijakan publik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan individu.
Baca Juga: Bagaimana Dampak Kasus Pernikahan Anak dan Kelahiran Stunting
| Penulis | : | Aullia Rachma Puteri |
| Editor | : | Kirana Riyantika |
KOMENTAR