Nakita.id - Mata pelajaran PKN kelas 12 SMA/SMK memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang pentingnya kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Pada Bab 3 yang membahas tema tersebut, siswa diminta untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Soal-soal yang dibahas pada halaman 101-104 buku Pendidikan Pancasila kelas 12, karya Ida Rohayani, Hatim Gazali, dan Dwi Astuti Setiawan (2023), memberikan gambaran bagaimana Pancasila dan konstitusi melindungi hak-hak warga negara serta memberikan arahan untuk melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.
Berikut ini adalah kunci jawaban untuk soal yang terdapat di halaman tersebut.
Namun sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa mengerjakan soal-soal tersebut secara mandiri terlebih dahulu.
Kunci jawaban ini dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau untuk mengoreksi jawaban siswa agar sesuai dengan konsep yang benar.
Soal ini mengacu pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan hak setiap warga negara terkait kebebasan beragama.
Pertanyaan: Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni …
- A. setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja
- B. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam berkeyakinan apa saja
- C. setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 112 Terlengkap! Versi Kurmer
- D. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
- E. setiap orang boleh beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
Jawaban: D. Setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME.
Hak kebebasan beragama dilindungi oleh negara, dan setiap orang yang tinggal di Indonesia, baik warga negara maupun bukan, berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.
Soal ini menguji pemahaman siswa tentang hak kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.
Pertanyaan: Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni …
- A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar
- B. setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku
- C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar
- D. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah
- E. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai paradigma ilmiah berpikirnya
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 99 Identifikasi Keunggulan NKRI
Jawaban: C. Warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar.
Sila kedua menekankan bahwa kebebasan berpendapat diatur secara adil dan beradab, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dengan cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Soal ini mengacu pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 terkait hak dan kewajiban dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Pertanyaan: Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yakni …
- A. negara dapat melakukan apa saja jika negara dalam keadaan genting terhadap bangsa Indonesia
- B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting
- C. negara dapat menertibkan siapa pun dengan alasan dan keadaan apa pun
- D. negara akan menjalin kerja sama dengan luar negeri untuk keamanan dalam negeri jika keadaan genting
- E. negara melindungi warga negara Indonesia sepanjang masih berada di tanah air
Jawaban: B. Negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan keamanan nasional, dan dalam keadaan genting, negara dapat mengambil tindakan tegas untuk menjaga ketertiban.
Soal ini menyinggung tentang proses pengambilan keputusan yang melibatkan musyawarah dan perwakilan sebagai implementasi hak asasi manusia (HAM).
Pertanyaan: Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni …
- A. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan
- B. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat
- C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat
- D. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat
- E. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat
Jawaban: C. Segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat.
Sila keempat mengedepankan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan, di mana setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam masyarakat.
Soal ini berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak warga negara atas standar hidup layak.
Pertanyaan: Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni …
- A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya
- B. setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye
- C. setiap warga negara akan diberikan fasilitas dan kemudahan tertentu jika menjadi warga yang baik
- D. negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang
- E. kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara
Jawaban: A. Setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya.
Penerapan sila kelima menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dengan layak, sesuai dengan kemampuan dan standar yang ditetapkan oleh negara.
Soal-soal yang dibahas pada halaman 101-104 buku Pendidikan Pancasila kelas 12 SMA/SMK memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.
Siswa diharapkan dapat memahami dengan baik makna setiap sila dalam Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara.
| Penulis | : | Aullia Rachma Puteri |
| Editor | : | Aullia Rachma Puteri |
KOMENTAR