Nakita.id - Akibat wabah virus corona diketahui banyak warga Indonesia terkena dampaknya.
Salah satu dampak yang dialami yaitu permasalahan ekonomi.
Pasalnya banyak ekonomi masyarakat yang menurun drastis usai adanya imbauan belajar dan bekerja dari rumah.
Tampaknya penurunan pendapatan ekonomi masyarakat ini kini sudah menemukan titik terang.
Hal itu dikarenakan Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi covid-19.
Kabar baik tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo melalui konferensi video yang Nakita.id kutip dari kompas.com pada Rabu (8/4/2020).
Berikutlah deretan titik terang yang dapat dirasakan masyarakat yang terkena dampak covid-19.
Paket sembako untuk Jabodetabek
Pembagian paket sembako bagi masyarakat miskin tak hanya untuk kawasan DKI Jakarta, tetapi juga wilayah perbatasannya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Paket sembako yang akan diberikan per bulannya disebutkan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara bernilai Rp600.000.
"Akan ada bansos khusus dari Presiden untuk Jabodetabek berupa paket sembako dengan nilai Rp 600.000 per keluarga," ujar Juliari yang dikutip dari kompas.com.
Baca Juga: Mulai Bosan di Rumah Aja, Baim Wong Lakukan Hal Ini Sambil Tunjukkan Ekspresi Wajah Kocak
Paket sembako ini akan diberikan secara rutin mulai April hingga 3 bulan ke depan.
Dengan begitu tiap keluarga miskin akan menerima paket sembako senilai Rp1.800.000.
"Penyaluran akan kami mulai dalam waktu dua minggu dari sekarang," kata Juliari.
Pemilihan keluarga yang berhak menerima paket sembako ini akan menggunakan data milik Kemensos.
Sejalan dengan rencana tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sebutkan akan ada 1,7 juta keluarga yang akan mendapatkan paket sembako dari pemerintah.
Bantuan Langsung Tunai
Bantuan Langsung Tunai ini akan diberikan kepada warga yang berada di luar wilayah Jabodetabek.
Bantuan ini pun juga akan dimulai pada April hingga 3 bulan ke depan.
Besaran bantuan yang akan diterima tiap kelurga pun sama yaitu Rp600.000.
"BLT selama tiga bulan dengan indeks juga Rp 600.000 per keluarga," kata Juliari.
Pemilihan keluarga yang dilakukan tetap dilakukan berdasarkan data yang berada di Kementerian Sosial.
Namun, untuk bantuan tunai langsung ini memiliki syarat yaitu tidak adanya bantuan sosial dalam bentuk lain yang diterima saat ini.
Bentuk bantuan sosial lain yang dapat mengugurkan BLT yaitu Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Prakerja.
Juliari pun akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pemilihan keluarga dalam bantuan ini.
Diperkirakan akan terdapat sekitar 9 juta keluarga yang akan menerima bantuan tunai langsung ini.
"Nanti kami juga minta data tambahan dari pemda," kata Juliari.
Bantuan sosial lain
Pemerintah juga diketahui sudah memiliki bentuk bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada masyarakat.
Salah satunya penambahan jumlah penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta keluarga.
Jokowi pun umumkan bahwa penyaluran bantuan akan dipercepat menjadi satu bulan sekali yang di mana sebelumnya 3 bulan sekali.
Jumlah penerima Kartu Sembako pun akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima dengan menaikkan nilainya menjadi Rp200.000 yang sebelumnya sebesar Rp150.000.
Anggaran Kartu Prakerja pun akan dinaikkan menjadi Rp20 triliun dan jumlah penerimanya menjadi 5,6 juta orang.
"Terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19," kata Jokowi.
Seperti diketahui kini juga pemerintah memberikan bantuan berupa pembebasan biaya listrik bagi pelanggak 450 VA serta keringanan biaya bagi pelanggan 900 VA.
Berdasarkan seluruh bantuan tersebut, pemerintah menyiapkan sekitar Rp110 triliun.
Libatkan pedagang dan ojek
Pengadaan bantuan ini akan dilakukan dengan melibatkan pedangang sembako hingga pengemudi ojek.
Hal itu untuk mendukung tujuan Jokowi yan gmenginginkan banyak pihak yang terlibat untuk melancarkan bantuan ini.
"Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek," ujar Jokowi.
Jokowi menganggap dengan melakukan tindakan ini, maka perekonomian usaha kecil akan turut terbantu.
"Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita, dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak," sambungnya.
Tak ingin salah sasaran, Jokowi mengerahkan jajarannya untuk penyalurannya melibatkan RT dan RW serta pemerintah desa.
"Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat, saya ingin by address sehingga tepat dan akurat melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga, betul-betul bantuan ini bisa tepat," tegasnya.
Jokowi pun tak ingin penyaluran bantuan ini berjalan lambat sehingga ia meminta jajarannya tidak berbelit-belit dalam menjalankannya.
"Gunakan cara-cara praktis dan tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan masyarakat," ujar Jokowi.