Bantuan Rp600 Ribu Bakal Cair dalam Hitungan Hari, Para Karyawan Swasta Jangan Coba-coba Lakukan Hal Ini Jika Tak Ingin Dijatuhkan Sanksi

By Ratnaningtyas Winahyu, Senin, 17 Agustus 2020 | 18:45 WIB
Bantuan langsung tunai Rp600 ribu akan cair pada akhir Agustus 2020 (Freepik.com)

Bantuan Rp600 Ribu Bakal Cair dalam Hitungan Hari, Para Karyawan Swasta Jangan Coba-coba Lakukan Hal Ini Jika Tak Ingin Dikenakan Sanksi

Nakita.id – Hati-hati, karyawan swasta yang melakukan ini tidak akan mendapat bantuan Rp600 ribu bahkan justru kena sanksi.

Seperti yang sudah ramai diberitakan, karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta akan memperoleh subsidi bantuan sebesar Rp600 ribu.

Bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dikabarkan akan diberikan selama empat bulan.

Baca Juga: Tak Terasa Tinggal Menghitung Hari, Karyawan Swasta di Seantero Indonesia Siap-siap Cek Rekening Terima Bantuan Rp600 Ribu yang Digembor-gemborkan Cair di Tanggal Ini

Namun, para karyawan swasta jangan sekali-kali melakukan hal ini, karena nantinya justru bisa mendapat sanksi.

Wah, kira-kira apa ya Moms sanksinya?

Baca Juga: Dua Hari Lagi Dimulai, Berikut Prosedur Lengkap dan Syarat Bagi UMKM Untuk Dapatkan Bantuan Langsung Tunai 2,4 Juta

Mengutip dari Tribunnews.com, bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dikabarkan akan cair pada akhir Agustus 2020 ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Presiden Joko Widodo akan menyerahkan dan merilis langsung program tersebut pada 25 Agustus 2020.

"Untuk subsidi bulan September dan Oktober kita berikan pada akhir Agustus ini," kata Ida Fauziyah di kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2020).

Ida Fauziyah mengatakan bantuan akan diberikan setiap dua bulan sekali selama 4 bulan.

Baca Juga: Ibu Rumah Tangga Siap-siap Kantongi Bantuan Modal Kerja Rp2 Juta dari Pemerintah, Wajib Tahu Ini Prioritas Utama yang Bakal Dapat Kucuran Uang

Nantinya bantuan akan diberikan dalam bentuk transfer langsung terhadap rekening penerima atau pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan begitu, pada akhir Agustus, pekerja yang masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial tersebut akan ditransfer bantuan sebesar Rp1,2 juta.

"Diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali atau 1,2 juta rupiah," sambungnya.

Lebih lanjut, Ida pun menjelaskan bantuan tersebut diberikan dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan daya beli di masyarakat.

Baca Juga: Bantuan 2,4 Juta untuk Pekerja dan UMKM Sudah di Depan Mata, Sosok Penting Ini Kembali Minta Pemerintah Perbanyak Bantuan Sosial dan Stimulus Usaha

"Bantuan Rp600 ribu tersebut diharapkan daya beli temen-temen pekerja meningkat," jelas Ida.

Pemerintah berharap dengan subsidi gaji pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin membaik.

Hal tersebut dikarenakan pada kuartal kedua tahun ini, ekonomi Indonesia mengalami penurunan hingga minus 5 persen akibat dampak pandemi Covid-19.

"Kalau kemarin kita minus lima, sekarang dengan kita menggelontorkan ini, membantu dengan memberikan subsidi. Mudah-mudahan daya beli naik, konsumsi keluarga naik," kata Ida.

Baca Juga: Kabar Gembira Baru Saja Diumumkan, Pemerintah Bakal Berikan Modal Kerja untuk Para Ibu Rumah Tangga di Seantero Indonesia, Segini Nominalnya

Selain mengatur soal syarat dan alur pencairan, peraturan Menteri juga mengatur soal sanksi bagi pemberi kerja yang memanipulasi data.

Ya, pemberi kerja yang tidak memberikan data pekerja dengan sebenarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat tetapi telah menerima bantuan juga diwajibkan mengembalikan uang tersebut ke kas negara.

Selengkapnya peraturan Menteri Tenaga Kerja No 14 Tahun 2020 bisa Moms akses di sini: https://bit.ly/2Y9YwrT.

Baca Juga: BERITA POPULER: Tak Lama Lagi Bantuan untuk Pekerja akan Cair hingga Mulai Sekarang Taburkan Ampas Teh di Dekat Tanaman Hias

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul, “UPDATE Bantuan Rp 600 Ribu bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta, Ada Sanksi bagi Pemalsu Data”.