"Panduan itu melingkupi semua satuan pendidikan tentang bagaimana polanya, bagaimana ke pelaksaannya, jadi kembali lagi ke kebijakan daerah masing-masing karena fungsi dari pemerintah pusat bagaimana ingin membantu pemerintah di daerah agar mengatasi persoalan-persoalan pembelajaran ini tidak terjadi loss learning, tidak terjadi kebosanan bagi anak-anak yang sudah lama melakukan PJJ, tidak terjadi keberatan-keberatan dari orangtua, tidak terjadi kejenuhan dari berbagai macam faktor," tambah Drs. Mulyatsyah, M.M,.
Selain panduan, Kemendikbud juga memberikan dua opsi, yakni memberlakukan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Drs. Mulyatsyah, M.M, menekankan rencana sekolah tatap muka yang akan digelar adalah terbatas dan tidak seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.
"Maka, ada dua opsi yang pertama adalah memberlakukan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas, kemudian ada opsi pembelajaran jarak jauh," ujar Drs. Mulyatsyah, M.M,.
"Kita semua sudah siapkan tentang bagaimana pola guru, harus melakukan apa, kepala sekolah harus melakukan apa, kita juga mendukung dengan platform-platform teknologi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru-guru, oleh kepala sekolah untuk memitigasi proses belajar mengajar itu dalam situasi apapun," pungkasnya.