Termasuk juga, subsidi untuk mendukung aktivitas reproduksi perempuan lainnya.
"Nah, ini yang sebenarnya harus dipertimbangkan baik oleh perusahaan ataupun pemerintah untuk memastikan adanya kebutuhan-kebutuhan ini perlu dipertimbangkan masuk ke dalam tunjangan atau subsidi dari perusahaan," saran Early yang juga menjabat sebagai National Project Coordinator for HIV/AIDS in the World of Work and Care Economy, ILO Jakarta.
Dirinya bahkan menambahkan, perusahaan atau pemerintah juga perlu mempertimbangkan apakah cuti hamil ini harus berbayar atau tidak sama sekali.
Menurutnya, tidak semua perusahaan yang menerapkan cuti maternitas itu tetap mendapatkan upah secara penuh.
Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya pandangan bahwa perempuan yang melakukan tanggung jawab tersebut dianggap mengeluarkan banyak biaya.
"Padahal, kita harus melihat bahwa perempuan dan laki-laki yang bekerja punya tanggung jawab keluarga. Mereka perlu didukung untuk bisa tetap produktif di pekerjaannya, terutama yang perempuan.
Karena, perempuan punya beban ganda. Jadi selain bekerja, dia juga harus melakukan tanggung jawab di rumah," kata Early menjelaskan.
Kerangka Kerja 5R yang Perlu Diterapkan Perusahaan
Early menyebut, ILO sedang mempromosikan "Kerangka Kerja 5R" untuk ekonomi perawatan dengan beban ganda perempuan.
Berikut penjabaran lengkap mengenai "Kerangka Kerja 5R" dari ILO.
1. Recognize (Mengakui)
Pertama, perusahaan perlu mengakui bahwa aktivitas yang berhubungan dengan merawat anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung di sini berarti ibu pekerja mengurusi bayinya.
Baca Juga: Tips Mudah ASI Ekslusif untuk Ibu yang Bekerja, Perhatikan ya, Moms!