Pada tahun 2023, Pemda sudah dapat melaksanakan kegiatan PMT berbahan pangan lokal melalui berbagai sumber dana yang dimiliki.
Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan sedang, pemerintah telah menganggarkan pengadaan PMT melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK) non-fisik yang akan dilaksanakan oleh puskesmas sesuai Permenkes Nomor 42 Tahun 2022.
Saat ini, DAK non-fisik sudah tersedia di puskesmas di 381 kabupaten/kota dengan fiskal sedang dan rendah.
"Jadi untuk 125 kabupaten/kota dengan fiskal tinggi, kita harapkan dari APBD bisa mendanai.
"Tetapi ini tentu saja partisipasi masyarakat sangat dibuka untuk bisa ikut menyukseskan bahan pangan lokal untuk PMT balita dengan masalah gizi, dan ibu hamil KEK," kata dia.
Adapun untuk mendapatkan PMT, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali.
Pada pemeriksaan pertama, fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan screening atas status gizi ibu hamil tersebut. Jika berstatus gizi kurang dan ditemukan kurang energi kronis, akan mendapatkan PMT.
Status gizi kurang pada ibu hamil ditandai dengan lingkar lengan di bawah 23,5 sentimeter, dan/atau IMT/BMI sebelum kehamilan di bawah 18,5 sentimeter.
Sementara itu, pada balita, semua balita harus datang terlebih dahulu ke pos pelayanan terpadu (posyandu) sebulan sekali untuk ditimbang dan diukur tingginya.
Dari penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, petugas posyandu akan mengetahui status gizi balita tersebut.
"Begitu di posyandu ditemukan, maka akan dikirim ke puskesmas dulu. Karena kadang-kadang balita yang enggak naik berat badannya ini ada penyakitnya. Jadi naik ke puskesmas dulu untuk cek. Jadi penyakit lain bisa diobati, masalah gizinya bisa diperbaiki dengan makanan tambahan," kata Maria.
Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Kemenkes Rencanakan Hal ini pada 2024
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cegah "Stunting", Kemenkes Ganti Biskuit dengan Makanan Tambahan Lokal"