Bak Petir di Siang Bolong, Bendahara Negara yang Ditunjuk oleh Jokowi Ini Umumkan Nasib Gaji Ke-13 dan THR PNS di Tengah Wabah Corona, Ada Apa?

Nakita.id - Pandemi corona yang melanda Dunia memang membawa dampak yang sangat besar.

Salah satunya memengaruhi kestabilan perekonomian negara.

Begitu juga dengan Indonesia.

Baca Juga: Kembali Dapat Angin Segar, Profesor Asal Indonesia Ini Tegaskan Wabah Corona Paling Cepat Berakhir di Akhir April, Asalkan...

Pandemi corona berdampak pada kondisi ekonomi Tanah Air.

Bahkan, belakangan tak sedikit publik yang ketar-ketir soal pemasukkan mereka.

Mulai dari THR hingga gaji ke-13 bagi ASN.

Kebijakan soal gaji ke-13 tersebut tentu jadi wewenang dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Kabar Gembira untuk Indonesia, Pemerintah Umumkan Sudah Kantongi Obat Produksi Dalam Negeri yang Diklaim Ampuh untuk Pasien Corona, Apa Itu?

Bendahara Negara, Sri Mulyani Indrawati pun menjelaskan mengenai mekanisme gaji ke-13 dan THR.

Dilansir dari Kompas.com, saat ini Presiden Joko Widodo sedang melakukan pertimbangan terkait pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara atau PNS.

Sri Mulyani sendiri mengatakan saat ini negara sedang mengalami tekanan.

Bukan tanpa alasan, pemerintah Indonesia saat ini sedang jor-joran menggelontorkan insentif untuk dunia usaha.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial guna meredam penyebaran virus corona.

Baca Juga: Ikuti Jejak Anne Avantie, Ivan Gunawan Buatkan Masker Kain dan Dibagikan Secara Cuma-cuma Bagi yang Membutuhkan

Tangan kanan Jokowi yang dipercaya sebagai Menteri Keuangan tersebut juga memerkirakan kalau penerimaan negara menurun karena kegiatan ekonomi yang terbatas.

"Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam video conference.

Meski begitu, Sri Mulyani belum mengeluarkan rincian soal skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN.

Apakah akan ditunda, dikurangi besaran jumlah uangnya, atau ditiadakan.

Baca Juga: Bertahun-tahun Menikah Tak Kunjung Diberi Momongan, Mertua Bak Kesetanan hingga Tega Lakukan Hal Ini pada Menantunya

Sebagai informasi, pemerintah sendiri menambah anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk insentif untuk tenaga medis dan pengadaan alat kesehatan.

Selain, itu juga dianggarkan untuk insentif pelanggan listrik.

Baca Juga: Bukan Bermaksud Mendahului Takdir, Ini yang Terjadi Sehari Usai Mbah Mijan Ungkap Firasat Buruknya di Tengah Wabah Corona: 'Ya Allah..'

Aturan tersebut pun sudah diatur dalam Perppu yang akan segera disahkan jadi UU oleh DPR.

 

PROMOTED CONTENT