Bukti Pemerintah Tak Main-main, Segini Denda Fantastis yang Harus Dibayarkan Jemaah Haji Jika Masih Nekat Berangkat di Tengah Pandemi, Berapa?

Nakita.id – Sudah berbulan-bulan wabah virus corona menyerang dunia.

Virus mematikan ini pun membawa berbagai dampak buruk, salah satunya pada penyelenggaraan ibadah haji.

Ya, setelah sempat digantungkan, akhirnya penyelenggaraan ibadah haji untuk masyarakat Indonesia menemui titik terang.

Baca Juga: Sempat Digantung Kementerian Agama Soal Nasib Haji 2020, Fachrul Razi Beserta Jajaran Ketuk Palu Batalkan Pemberangkatan Haji Tahun Ini, Ini Alasan Sang Menteri

Seperti yang telah diwartakan oleh Nakita.id, Menteri Agama, Fachrul Razi akhirnya memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun ini.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020 atau 1441 H ini.

Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan haji 1441 H atau tahun 2020," jelas Fachrul Razi.

Baca Juga: Kabar Haji 2020 Masih Abu-abu, Presiden Joko Widodo Langsung Turun Tangan Lakukan Hal Ini Pada Raja Salman, 'Mungkin Akan Ada Kalau...'

Keputusan Kementerian Agama untuk tidak memberangkatkan penyelenggaraan haji ini pun tak main-main.

Pasalnya, apabila masyarakat masih nekat berangkat haji, sejumlah sanksi akan siap menanti.

Mengutip dari Tribunnews.com, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali menegaskan jemaah yang memaksakan berangkat haji secara ilegal pada tahun ini akan dikenakan sanksi.

Baca Juga: Seantero Dunia Masih Pontang-panting Tangani Corona, Ibadah Haji Terancam Ditiadakan Tahun Ini, Pemerintah Arab Saudi: ‘Tunggu Sampai Kami Punya Pandangan yang Jelas’

Nizar mengungkapkan pada Undang-undang nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh terdapat aturan mengenai sanksi kepada para pelanggar.

"Saya rasa kita bisa membaca undang-undang nomor 8 tahun 2019, karena kita sudah di amanat undang-undang menyatakan bahwa jamaah haji mujamalah harus diberangkatan melalui PIHK," ujar Nizar, Selasa (2/6/2020).

Adapun sanksi yang akan diberikan adalah berupa denda bahkan pidana.

Baca Juga: Niat Hati Unjuk Kebolehan Main TikTok Bareng Kakak Ipar, Nia Ramadhani Justru Disentil Netizen: 'Kelakuan Ibu Haji'

"Apabila ini dilanggar, maka ada ketentuan pasal sanksi yang ada di akhir-akhir uu tadi, bahkan saksinya pidana dan juga denda sekian miliar," ucap Nizar.

Pada Pasal 121 UU 8/2019 disebutkan, "Setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah haji khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar".

Baca Juga: Calon Jamaah Panik dan Heboh karena Isu Umrah Ditunda Selama 1 Tahun, KJRI Jeddah: 'Tidak Benar'

Selain jemaah haji, Nizar juga mengatakan bahwa biro perjalanan haji yang nekat memberangkatkan jemaah juga akan dikenakan sanksi.

"Bahkan ada aturan untuk orang atas nama individu atau lembaga menarik biaya itu haji secara ilegal maka kena sanksi pidana dan sanksi finansial," tutur Nizar.

Bagaimana menurut Moms?

Baca Juga: Masih Suka Konsumsi Daging Kambing di Usia 78 Tahun, Ternyata Ini Rahasia Panjang Umur Komedian Haji Bolot

PROMOTED CONTENT