Nakita.id - Di tengah pandemi yang bekum juga usai, pemerintah pusat sampai memikirkan agar masyarakat Indonesia tetap bertahan hidup.
Ya, gara-gara virus corona yang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam ini, banyak masyarakat Indonesia dengan ekonomi menengah kebawah jadi hilang mata pencaharaian.
Akibatnya, kemiskinan di tengah pandemi pun jadi semakin meningkat.
Belum lagi pegawai yang kena PHK, perusahaan menengah ke bawah yang terdampak virus corona ini juga memutuskan untuk mengurangi jumlah pegawai.
Akibatnya, para pegawai yang di PHK ini tak bisa mendapat uang.
Oleh karenanya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati peduli dengan melonggarkan dompetnya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.
BLT ini dikhususkan untuk mereka yang kurang mampu dan kehilangan mata pencaharaian di tengah pandemi.
Sebelumnya, diwartakan dari beberapa sumber, BLT desa ini diberikan setiap bulan pada mereka yang membutuhkan dengan nominal Rp600 ribu.
BLT yang akan diterimakan ini awalnya hanya sampai Juli aja.
Namun, karena melihat situasi dan kondisi yang belum bisa pulih, Menkeu akhirnya memperpanjang hingga September.
"Untuk BLT dana desa yang sekarang juga diperpanjang hingga September," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden, pada Rabu, (3/6/2020).
Kemudian, Bantuan Sosial Non-Tunai atau Bansos Non-Tunai juga akan diberikan pada masyarakat seluruh Indonesia yang terdampak Covid-19.
Yang semula berakhir pada bulan Juli, Menkeu akhirnya kembali memperpanjang sampai Desember 2020.
Karena penambahan bulan BLT dan Bansos Non-Tunai, Menkeu Sri Mulyani ambil jalan tengah agar anggarannya tak meledak dan tetap bisa menjalankan pemerintahan.
BLT dan Bansos Non-Tunai akan diterimakan pada masyarakat dengan nominal Rp300 ribu saja per Juli mendatang.
"Sehingga total BLT desa akan mencapai Rp31,8 triliun," katanya.
"Bansos tunai non-Jabodetabek total menjadi Rp32,4 triliun, dan bansos jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun," lanjutnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, mayoritas penerima Bansos adalah petani, peternak, dan pekebun yakni sebanyak 18,4 juta jiwa.
Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik 3,3 juta, sopir dan pekerja komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir mencapai 900 ribu, dan sektor lainnya.
"Ini sudah mencakup 40 persen dari masyarakat," katanya.
Source | : | tribunnews |
Penulis | : | Aullia Rachma Puteri |
Editor | : | Cynthia Paramitha Trisnanda |
KOMENTAR