Nakita.id - Perempuan dan anak lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.
Karena itu, pentingnya bagi semua pihak dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak agar mendapatkan hak-hak yang sama.
Perempuan juga berperan, berdedikasi dan berkontribusi untuk masyarakat luas.
Sementara anak, merupakan generasi penerus dan aset bangsa yang perlu diperhatikan kesejahteraannya secara keseluruhan.
Setiap anak harus dijamin pemenuhan hak dan perlindungannya. Semua anak berhak bahagia dan mendapatkan kehidupan yang layak.
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Prinsip dasar konvensi hak-hak anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Saat ini, tentunya tantangan perlindungan perempuan dan anak semakin beragam kedepannya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berkomitmen untuk memberikan upaya yang terbaik bagi perempuan dan anak Indonesia dalam memastikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak dapat terwujud.
Belum lama ini, Menteri Bintang Puspayoga berkunjung ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat, meninjau praktik baik kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah, terutama dalam mewujudkan Sumbawa Barat menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Menurut Menteri PPPA, upaya ini penting untuk dilakukan karena anak harus tumbuh di lingkungan aman dan nyaman yang memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi mereka.
Baca Juga: Berikut Daftar Peraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023
“Anak adalah kekuatan kita karena mereka mengisi sepertiga dari total populasi penduduk. Mereka adalah generasi penerus bangsa kita ke depan. Makanya akan menjadi penting komitmen kita bersama dalam hal pemenuhan hak dan memberikan perlindungan khusus kepada seluruh anak Indonesia,” ujar Menteri PPPA dalam situs resmi KemenPPPA, Minggu (26/11).
Berdasarkan catatan KemenPPPA pada 2023, sebanyak 457 kabupaten/kota telah menyampaikan data dan informasi mengenai penyelenggaraan KLA. Pada penyelenggaraan KLA Tahun 2023, KSB pun berhasil meraih penghargaan dalam kategori pratama.
Dalam kegiatan tersebut Menteri PPPA turut menyaksikan penandatanganan deklarasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) oleh 8 kepala desa dan 2 lurah yang juga dapat mendorong terwujudnya KLA; penandatanganan komitmen oleh Gugus Tugas KLA; penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan RPTRA antara AMMAN dan Pemerintah KSB; dan pengukuhan dan pelantikan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) cabang KSB.
Menteri PPPA juga mengunjungi Pameran Tenun Mantar serta berdialog dengan perempuan pelaku UMKM dan Forum Anak KSB. Di akhir kunjungannya, Menteri PPPA meninjau wilayah yang akan dibangun RPTRA di Kecamatan Jereweh Sumbawa Barat.
Sementara itu, baru-baru ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga meraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Award 2023 pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-52 Tahun 2023 di Jakarta International Velodrome.
Menteri PPPA menghaturkan terima kasih dan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan berkaitan dengan pengabdian, bakti, dan keberhasilan yang dicapai sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan transformasi dan kontribusi luar biasa dalam pembangunan Indonesia.
“Penghargaan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi saya dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pencapaian ini tidak luput dari adanya dukungan dan sinergi berkelanjutan antar berbagai pihak yang bersama-sama berkontribusi dan melakukan transformasi pembangunan Indonesia, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas penghargaan luar biasa ini,” ungkap Menteri PPPA dalam keterangannya dilansir dari situs resmi KemenPPPA, Rabu (29/11).
Lebih lanjut, Menteri PPPA menuturkan KemenPPPA bersama dengan KORPRI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam pendayagunaan ASN agar berdaya saing dan mampu menghadapi berbagai tantangan global.
Di era transformasi birokrasi yang bergulir ini, ASN dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan dan menjalankan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkelas dunia.
“Saya berharap ASN Republik Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan Indonesia. Dengan menanamkan dan mewujudkan core value ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, dan Loyal (BerAKHLAK), sangat memungkinkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” tandas Menteri PPPA.
| Penulis | : | Poetri Hanzani |
| Editor | : | Poetri Hanzani |
KOMENTAR