Pada ketetapan MPR tersebut, menjelaskan tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2022.
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang
Rancangan UU yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.
Hal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama.
Sementara, Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu adalah adalah peraturan perundang-udangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kepentingan yang memaksa.
Materi muatan yang harus diatur dalam UU berisi:
- Pengaturan lebih anjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
- Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU.
- Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
- Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah atau PP ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
Materi muatan PP berisikan tentang materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.