"Saya mendukung kebijakan ini karena kesehatan sangat penting, dan dengan adanya BPJS Kesehatan sebagai syarat, masyarakat akan lebih peduli terhadap jaminan kesehatan mereka," ujar seorang warga di Jakarta.
Namun, ada juga yang mengkhawatirkan potensi kendala administrasi dan birokrasi yang mungkin timbul.
"Khawatirnya, proses pengurusan SIM jadi lebih rumit dan memakan waktu lama karena harus memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan," keluh seorang pemohon SIM di Sumatera Barat.
Kebijakan baru ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesehatan yang lebih baik.
Dengan adanya uji coba di tujuh wilayah yang memiliki tingkat kepesertaan JKN tinggi, diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien sebelum diberlakukan secara nasional.
Sosialisasi yang baik dan persiapan yang matang akan menjadi kunci suksesnya implementasi aturan ini.
Melalui upaya bersama, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional sambil tetap memenuhi kewajiban hukum dalam memiliki SIM yang sah.
Baca Juga: Biaya Mengurus SIM Hilang Lengkap dengan Syarat dan Langkahnya