Jika benar adanya, maka beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan pada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka."
"Namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Namun demikian, keluh kesah Sri Mulyani ini tampaknya ditanggapi sinis oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta, Zita Anjani.
Masih melansir dari Kompas.com, Zita mengatakan kalau semua daerah selain Jakarta juga kekurangan untuk menutup dana bansos di semua warganya.
“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).
Zita mengungkap saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis. Sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.
Social Bella 2024, Dorong Inovasi dan Transformasi Strategis Industri Kecantikan Indonesia
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Diah Puspita Ningrum |
Editor | : | Diah Puspita Ningrum |
KOMENTAR