Keluh Kesah Sri Mulyani Perihal DKI Jakarta Tak Mampu Lagi Beri Bantuan Sosial, Sosok Ini Blak-blakan Beri Bogem Mentah: 'Saya Kira Semua Daerah Tidak Cukup Uangnya'

Nakita.id - Lesunya ekonomi di Indonesia karena virus corona sepertinya masih akan berlangsung panjang.

Pemerintah yang digadang-gadang bisa memberikan bantuan sosial pun terus dikejar demi memenuhi kebutuhan hidup rakyat.

Setelah beberapa bantuan sosial disalurkan, kini muncul pernyataan mengejutkan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Setelah Dipukul Telak Menkeu Sri Mulyani Gara-gara Gaji Ke-13, THR ASN Akhirnya Cair Minggu Depan, Segini yang Akan Diterima Para ASN Eselon I sampai III

Melansir dari Kompas.com, anak buah Presiden Joko Widodo ini mengeluhkan tidak ada lagi dana untuk menyalurkan bantuan sosial di DKI Jakarta.

Sri Mulyani mengungkap kalau Pemprov DKI Jakarta tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bendahara Negara tersebut mengatakan kalau Pemprov DKI tidak memiliki anggaran dan meminta Pemerintah Pusat untuk mengambil alih baton penyaluran bansos.

Jika benar adanya, maka beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan pada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka."

"Namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Namun demikian, keluh kesah Sri Mulyani ini tampaknya ditanggapi sinis oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta, Zita Anjani.

Baca Juga: BERITA POPULER: Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Kenaikan Tunjangan Kinerja Bagi PNS hingga Syahrini Berani Buka-bukaan Tingkah Polah Sang Suami yang Bikin Dirinya Tertawa

Masih melansir dari Kompas.com, Zita mengatakan kalau semua daerah selain Jakarta juga kekurangan untuk menutup dana bansos di semua warganya.

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Zita mengungkap saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis. Sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.

Meski tidak salah jika Pemerintah Pusat mengambil alih dana bantuan sosial untuk DKI Jakarta, namun Zita berucap kalau harus ada solusi untuk daerah lain.

“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (Produk Domestik Bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.

Baca Juga: Beda Haluan dengan Menkeu Sri Mulyani, Walikota Bogor Justru Akan Berikan Bonus Tunjangan Kinerja Bagi 3 ASN Ini, 'Saya Berikan Penguatan'

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.

“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.

PROMOTED CONTENT