Kian Diminati di Tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Berencana Tarik Pajak Sepeda

Nakita.id - Selama pandemi Covid-19, sepeda kembali mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia.

Maka tak heran penjual sepeda selama kurang lebih empat bulan ini kebanjiran durian runtuh.

Lantas, di tengah sedang digandrungi masyarakat, terdengar isu pemerintah berencana mengenakan pajak sepeda, benarkah?

Baca Juga: Sepeda Jadi Bagian Gaya Hidup, Segini Kocek yang Chicco Jerikho Keluarkan Untuk Bisa Gowes Setiap Hari

Baru-baru ini, ramai isu kalau pemerintah berencana mengenakan pajak sepeda kepada para pemilik sepeda di Indonesia (sepeda kena pajak).

Kabar tersebut sudah dibantah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam beberapa pekan terakhir, bersepeda memang menjadi salah satu jenis olahraga yang jadi pilihan favorit warga saat pandemi virus corona.

Baca Juga: Yuk Kembangkan Keterampilan Motorik Kasar Si Kecil dengan Balance Bike

Bersepeda diyakini merupakan olahraga yang mampu menjaga kebugaran tubuh sebagai benteng pertahanan terhadap Covid-19.

Jumlah penjualan sepeda juga mengalami peningkatan tajam. Imbasnya di jalanan berbagai daerah, pengguna sepeda melonjak drastis.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, menegaskan pihaknya memang tengah menggodok aturan mengenai sepeda.

Tujuannya guna memberikan aspek keamanan pada pengguna sepeda, bukan terkait pengenaan pajak (wacana pajak sepeda).

Baca Juga: Zaskia Adya Mecca Dibuat Syok Saat Anak Ketiganya Kena Musibah Kakinya Masuk ke Jeruji Sepeda: 'Lemes Liatnya'

"Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda (sepeda kena pajak). Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat," jelas Adita dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Diungkapkan Adita, pengguna sepeda melonjak drastis sejak pandemi corona.

Perlu ada aturan khusus saat jalanan semakin dijejali pesepeda agar menciptakan rasa aman.

Dia mencontohkan, aturan mengenai sepeda antara lain kewajiban alat pemantul cahaya untuk meningkatkan keamanan pengguna sepeda di jalan karena berbaur dengan kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Keciduk Warganet Kirim Pesan Manis ke Ayu Ting Ting, Ternyata Didi Riyadi Juga Sering Ajak Sang Biduan Sepedaan, Modus PDKT?

“Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi seperti dilansir Antara, Sabtu (27/6/2020).

Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, lanjut dia, pengaturannya berada di pemerintah daerah.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi.

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22/2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata dia.

Budi mengaku, pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi Covid-19, salah satunya Jepang.

Baca Juga: Bukan Sekadar Gaya! Sepeda Tanpa Pedal yang Digunakan Kawa Jadi Sorotan, Andien Aisyah Beberkan Segudang Manfaat Push Bike

Namun, dia menjelaskan, terdapat perbedaan tujuan penggunaan moda ramah lingkungan tersebut.

Di Jepang terutama Tokyo, masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dari rumah ke kantor atau tempat perbelanjaan.

“Di Indonesia sekarang ini sepeda lebih untuk kegiatan olahraga dan jalan ramai-ramai, kemudian foto-foto. Sebenarnya, diharapkan sepeda ini dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari,” ungkap Budi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bukan Dipajaki, Ini yang Mau Diatur Kemenhub Soal Sepeda"

PROMOTED CONTENT