Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyebutkan bahwa pemerintah menyediakan 2 skema dalam program imunisasi massal vaksin covid-19.
Skema pertama yaitu pemerintah akan menggunakan budget APBN dan data BPJS Kesehatan untuk memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat.
Sementara skema kedua yaitu masyarakat yang masuk dalam kategori mampu akan dikenakan biaya kalau ingin mendapatkan vaksin covid-19.
"Jadi memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu gratis, tapi dengan tingkat daya beli berapa itu bayar karena ini bagian dari kita coba menekan dari cash flow yang ada di pemerintah," ujar Erick Thohir yang dikutip dari kompas.com.
Baca Juga: Meskipun Belum Ada Obatnya, Ternyata Ini yang Ampuh Menyembuhkan Pasien Covid-19
Di lain kesempatan menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia akan kedatangan bahan baku untuk 290 juta vaksin virus corona, yang selanjutnya akan PT Bio Farma produksi menjadi vaksin.
“Dengan begitu, kita harapkan Januari 2020 kita sudah mulai vaksinasi,” kata Presiden yang dikutip dari kontan.co.id dalam acara bincang-bincang santai dengan beberapa pemimpin redaksi di Istana Bogor, Senin (31/8).
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berharap, ratusan juta dosis vaksin virus corona bisa siap hingga akhir tahun ini dan dua miliar dosis lagi sampai akhir tahun depan.
Lalu, siapa yang berhak mendapatkan vaksin virus corona lebih dahulu?
Wapres Gibran Minta Sistem PPDB Zonasi Dihapuskan, Mendikdasmen Beri Jawaban 'Bulan Februari'
| Source | : | Kompas.com,Kontan.co.id |
| Penulis | : | Gabriela Stefani |
| Editor | : | Cynthia Paramitha Trisnanda |
KOMENTAR