Tak Main-main, Tangan Kanan Presiden Joko Widodo Ini Telah Ancang-ancang Bakal Berikan ‘Ganjaran’ Ini pada Masyarakat yang Masih Nekat Mudik, Apa Itu?

By Ratnaningtyas Winahyu, Selasa, 21 April 2020 | 19:46 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan sebut akan ada sanksi bagi masyarakat yang masih nekat mudik (Kolase foto Kompas.com)

Nakita.id – Demi mencegah virus corona tersebar di daerah-daerah, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan sejumlah kebijakan.

Salah satunya adalah larangan untuk mudik. 

Ya, setelah sempat menjadi polemik, pelaksanaan mudik Lebaran 2020 akhirnya resmi ditetapkan.

Baca Juga: Kabar Penting di Tengah Wabah Corona, Presiden Joko Widodo Akhirnya Resmi Tetapkan Larangan Mudik, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi Tidak Boleh Keluar Masuk Wilayah Ini

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, larangan mudik akan mulai berlaku pada 24 April mendatang.

Hal itu disampaikan Luhut usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).

"Larangan mudik efektif terhitung Jumat 24 April 2020,” ujar Luhut dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Demi Menghalang Virus Corona Kian Merebak, Presiden Joko Widodo Secara Langsung Umumkan Larangan, 'Mudik Semuanya Akan Kita Larang'

Kendati demikian, Luhut mengatakan sanksi dari larangan ini baru akan efektif pada 7 Mei mendatang.

“Ada sanksi-sanksinya, tapi sanksi efektif 7 Mei," imbuhnya.

Ia pun menjelaskan larangan mudik ini berlaku bagi warga di beberapa wilayah.

Yakni, warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan derah yang telah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19.

Baca Juga: Angin Segar Kembali Datang, Sambil Mengucapkan Terima Kasih, Ganjar Pranowo Sebut Akan Ada Bantuan Bagi Warganya yang Putuskan Tak Mudik

Meski ada larangan mudik, Luhut mengatakan tak ada penutupan jalan tol, karena masih akan dilewati kendaraan pengangkut bahan pangan dan logistik.

Selain itu, kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek juga akan tetap beroperasi selama larangan mudik diberlakukan.

"Kami bersama seluruh jajaran Kemenhub, Polri, TNI, kementerian, dan lembaga akan melakukan langkah-langkah persiapan teknis di lapangan, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat," ujar Luhut.

Baca Juga: Jika Nekat Mudik, Pengurus YLKI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal yang Bisa Bikin Warga Ogah Pulang Kampung Ini, Apa itu?

"Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi. Kendaraan logistik atau berkaitan dengan kesehatan, perbankan dan lainnya (tetap boleh melintas), karena masyarakat ini harus hidup," sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan melarang mudik bagi seluruh masyarakat perantauan di Jabodetabek ke kampung halaman masing-masing.

Bukan tanpa alasan, keputusan ini dipilih Jokowi lantaran masih ada banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik.

Baca Juga: Terawangannya Seolah Tak Tertahankan Lagi, Mbak You Minta Mukjizat Besok Pagi Wabah Virus Corona Minggat dari Muka Bumi

Data dari Kementerian Perhubungan pun menunjukkan bahwa, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.

Hal ini tentu dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa, sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.

"Artinya, masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi.

Baca Juga: Imbauan Larangan Mudik Kerap Diabaikan, Ridwan Kamil 'Tampar' Masyarakat dengan Fakta Menyedihkan ini