Nakita.id - Selasa (14/5/2024), Uni Eropa (UE) bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) meluncurkan prakarsa baru bertajuk 'PROTECT'.
Peluncuran diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta, dan dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah.
Selain pertunjukan teater oleh perempuan pekerja migran dan lokakarya konsultatif, peluncuran proyek 'PROTECT' juga menghadirkan pameran yang mendemonstrasikan koridor migrasi kerja di sepanjang siklus migrasi dari sebelum, selama, dan setelah migrasi.
Proyek 'PROTECT' ini bertujuan untuk memperkuat hak-hak perempuan pekerja migran, anak-anak, dan kelompok berisiko di Indonesia.
Berdurasi selama tiga tahun hingga Desember 2026, proyek ini akan mempromosikan pekerjaan yang layak dan mengurangi kerentanan mereka yang berisiko dengan menjamin hak-hak kerja, mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, perdagangan orang, dan penyelundupan migran.
Pada tahun 2023 kemarin, lebih dari 270.000 Warga Negara Indonesia (WNI) bermigrasi ke luar negeri, dengan lebih dari setengah (61 persen) adalah perempuan.
Sebagian besar dari mereka mencari pekerjaan di bidang pekerjaan rumah tangga, pekerjaan perawatan, industri pertanian, perkebunan dan manufaktur di Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.
Namun, sejumlah besar pekerja migran Indonesia khususnya di Malaysia bermigrasi melalui jalur tidak resmi.
Selanjutnya, pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di pekerjaan berupah rendah, menghadapi banyak tantangan.
Termasuk diantaranya eksploitasi kerja, peraturan perundangan dan praktik diskriminatif, perdagangan manusia, kekerasan, pelecehan, dan terbatasnya akses pada layanan utama.
Perempuan pekerja migran pun cenderung bekerja di sektor informal, dimana mereka kerap menjalani kesempatan kerja jangka pendek dan perlindungan sosial yang minim.
Baca Juga: 7 Poin Penting Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia untuk Dukung Kesetaraan Gender di Dunia Kerja
Selain itu, anak-anak yang menemani pekerja migran juga menghadapi risiko tinggi pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan akses yang kurang memadai ke layanan perlindungan anak.
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi mengatakan, orang-orang di seluruh dunia dipaksa untuk meninggalkan rumah guna mencari kehidupan yang lebih baik.
Namun, perempuan pekerja migran dan anak-anak menghadapi risiko yang lebih tinggi saat transit dan di negara tujuan mereka.
"Hari ini menandai langkah maju yang penting dalam komitmen bersama kita untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak-anak Indonesia saat migrasi kerja dengan mempromosikan kebijakan migrasi yang berkelanjutan," ujar Denis Chaibi.
"Bersama dengan Indonesia dan mitra negara-negara lainnya di kawasan ini, kami berupaya memupuk peluang atas pekerjaan yang bermartabat seraya mengurangi kerentangan yang dihadapi perempuan dan anak-anak," lanjutnya.
Prakarsa baru 'PROTECT' ini disambut baik oleh Ida Fauziyah untuk meningkatkan kapasitas dan mekanisme nasional bagi penerapan kebijakan, penyediaan layanan, dan upaya pencegahan.
"Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan dan tata kelola migrasi kerja untuk melindungi pekerja migrannya dengan lebih baik, terutama perempuan," ungkapnya.
'PROTECT' menjadi Layanan Terpadu Satu Atap yang responsif gender di empat kabupaten.
"Karenanya, melalui prakarsa 'PROTECT' ini, kami dapat terus bekerja sama untuk mendukung prioritas pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran dan keluarga mereka serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," lanjut Ida Fauziyah menjelaskan.
Mengingat pentingnya proyek baru ini bagi Indonesia, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyatakan, migrasi kerja merupakan pendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara asal dan tujuan, memberikan manfaat bagi pekerja migran, komunitas, dan pemberi kerja.
"Kebijakan dan pendekatan tata kelola migrasi harus responsif gender, lebih inklusif, dan sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional apabila kita ingin memberikan perlindungan dan akses terhadap pekerjaan yang layak bagi pekerja migran, yang sangat penting bagi keadilan sosial," jelasnya.
Baca Juga: Peringati Hari Pekerja Nasional, Simak Hak Menyusui Bagi Ibu Pekerja
Untuk memutus siklus eksploitasi dan kekerasan, Kepala UNODC Indonesia Erik van der Veen menyampaikan bahwa perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan migran yang diselundupkan sebelum dan selama proses peradilan pidana merupakan hal krusial.
"Di bawah proyek baru ini, UNODC akan membangun kerja sama dengan penegak hukum dan keadilan di wilayah tersebut, memastikan bahwa hak-hak korban terus ditegakkan dan pelaku kejahatan diadili," ungkap Erik van der Veen.
Proyek ini merupakan hasil dan pembelajaran dari dua proyek sebelumnya yang didanai UE. Diantaranya:
- Proyek 'Safe and Fair: Mewujudkan hak dan peluang pekerja migran perempuan di kawasan ASEAN' (ILO, UN Women, UNODC pada 2018-2023)
- Proyek 'Melindungi Anak-anak yang Terkena Dampak Migrasi di Asia Tenggara, Selatan dan Tengah' (UNICEF pada 2018-2022)