Ia menyarankan agar konsultasi dengan lembaga keagamaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril, memberikan klarifikasi terkait implementasi PP tersebut.
Ia menegaskan bahwa edukasi dan penyediaan alat kontrasepsi yang diatur dalam PP ini tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya bagi remaja yang sudah menikah.
Tujuannya adalah untuk menunda kehamilan pada usia muda, terutama bagi calon ibu yang belum siap secara fisik maupun ekonomi.
Menurut Syahril, pernikahan dini memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan risiko kematian dan kemungkinan anak lahir dalam kondisi stunting.
Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah dianggap penting untuk menunda kehamilan hingga usia yang lebih aman dan sesuai.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu salah paham atau merasa khawatir, karena aturan teknis yang lebih rinci akan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang akan menyusul sebagai aturan turunan dari PP ini.
Sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi, penting bagi masyarakat untuk memahami apa itu alat kontrasepsi dan tujuannya.
Kontrasepsi sendiri merupakan tindakan untuk mencegah kehamilan, yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat, obat-obatan, prosedur, atau bahkan perilaku tertentu.
Alat kontrasepsi bekerja dengan berbagai cara, seperti menghalangi pertemuan antara sel sperma dan sel telur atau mempengaruhi hormon untuk mencegah kehamilan.
Beberapa jenis alat kontrasepsi yang umum digunakan antara lain kondom, pil KB, IUD, dan suntikan KB.
Baca Juga: PP Nomor 28 Tahun 2024 Bolehkan Aborsi, Apa Risiko Aborsi saat Hamil?