Miris! 4 Provinsi Ini Catat Angka Perkawinan Anak di Atas Rata-rata Nasional, Ini yang Kementerian PPPA Lakukan Saat Ini

 

Nakita.id - Di usia pertumbuhan dan perkembangannya, anak-anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak.

Layak disini artinya mereka mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari keluarga, dan sebagainya.

Tetapi mirisnya justru angka perkawinan anak terus meningkat.

Baca Juga: Tetap Jaga Kebahagiaan Keluarga Selama Menghadapi Era New Normal, Begini Tips dari Mona Ratuliu dan Kemen PPPA

Bahkan di tahun 2019, provinsi yang mencatat angka perkawinan anak-anak di atas rata-rata meningkat.

Pada 2018 terdapat 20 provinsi dan di 2019 justru meningkat menjadi 22 provinsi.

Direktur keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga dari Kementerian  PPN/Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebutkan bahwa ada 18 provinsi yang mengalami peningkatan persentase perkawinan anak.

Di mana dari 18 provinsi tersebut, 11 diantaranya merupakan provinsi dengan persentase perkawinan anak di atas nasional pada 2018.

Melihat hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengundang perwakilan dari Dinas PPPA di 4 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata di 2018.

Keempat provinsi tersebut yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.

Baca Juga: Kampanyekan Tumbuh Kembang Anak Indonesia Hebat Tanpa Rokok, Kementrian PPPA Dorong Larangan Segala Bentuk Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok

Kepala Bidang Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan Nur Anti menyebutkan bahwa provinsinya telah menjalankan program prioritas daerah.

Program yang dijalankan yaitu menurunkan angka putus sekolah dengan cara pendidikan karakter sekolah sehat, program pendidikan perempuan dan anak, serta pendidikan menengah.

Sementara kampanye pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan melibatkan aktivis yang memiliki fokus hal serupa.

Untuk Jawa Barat, Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur menekan angka perkawinan anak dengan cara fokus pada menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jawa Barat memiliki target angka perkawinan anak tidak mencapai 16.000, mengingat di 2019 angka perkawinan di kota kembang tersebut mencapai 21.499.

Sementara Kepala Dinas PPPA Provinsi Nusa Tenggara Barat Dede Suhartini mengaku menurunkan angka perkawinan anak dengan cara revitalisasi posyandu.

Di Jawa Timur, Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur Andriyanto menyebutkan upaya dalam menekan angka perkawinan anak yaitu adanya kerja sama antara fasilitas open goverment partnership (OGP) dan NGO serta mitra lainnya.

Selain itu, pengadilan agama provinsi Jawa Timur juga melakukan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting pada pasangan yang hendak menikah.

Baca Juga: Menjadi Kelompok yang Rentan Terdampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Salurkan Kembali Bantuan Kebutuhan Spesifik untuk Wanita, Anak, Lansia, hingga Penyandang Disabilitas

Dengan begitu Kementerian PPPA bersama 20 pimpinan daerah yang memiliki angka perkawinan di atas rata-rata nasional pada 2018 sepakat untuk menandatangani pakta integritas untuk mencegah perkawinan anak.

Pakta integritas tersebut merupakan tindaklanjut dari Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPPA).

“Mengingat pencegahan perkawinan anak, merupakan salah satu dari 5 (lima) arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Untuk itu, daerah juga harus menempatkan isu perkawinan anak sebagai prioritas di wilayah masing-masing,” ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin.

 

 

PROMOTED CONTENT