Minim Anggaran, Kepesertaan BPJS yang Ditanggung Pemerintah Daerah Dinonaktif dan Imbau Pilih Cara Ini Sebagai Solusi

Dengan beralih sementara ke mandiri jadi salah satu solusi yang disarankan agar tetap mendapatkan pelayanan BPJS.

Ia menambahkan, apabila anggaran sudah ada, maka peserta yang awalnya ditanggung pemerintah beralih ke mandiri bisa dialihkan kembali ke BPJS pemerintah.

Baca Juga: Anak Mantan Presiden ke-6 Indonesia Ini Beri Tanggapan Menohok Usai Jokowi Ketuk Palu Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Saat Darurat Corona, AHY: 'Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula'

Pengalihan sementara ini dianggap lebih baik daripada harus gelontorkan banyak dana untuk berobat.

"Untuk sementara waktu ini saja, dari pada harus bayar rumah sakit atau biaya berobat mahal lebih baik sementara waktu alihkan ke mandiri. Nanti kalau pemerintah sudah ada anggaran bisa dialihkan lagi menjadi tanggungan pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut tetap akan diupayakan oleh Dinas Kesehatan.

Baca Juga: Berita Buruk di Tengah Pandemi Kembali Muncul, Apa Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS hingga 100 Persen?

"Persoalan keuangan ada di Dinas Kesehatan. Kita kalau anggaran ada, kita kasih rekomendasi berapa total anggaran yang dibutuhkan, tapi proses penganggarannya di Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, sekitar tiga ribuan peserta BPJS sudah ditarik oleh Kementerian Sosial, dan yang kosong itu akan diisi kembali.

PROMOTED CONTENT