Minim Anggaran, Kepesertaan BPJS yang Ditanggung Pemerintah Daerah Dinonaktif dan Imbau Pilih Cara Ini Sebagai Solusi

Nakita.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) imbau agar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Daerah dinonaktifkan.

Minimnya anggaran jadi salah satu alasannya menurut Kepala Dinas Sosial Slamet Umbola.

Imbas minimnya anggaran yang ada hanya dapat dibayarkan sampai pada bulan Mei saja.

Baca Juga: Jokowi Sudah Ketuk Palu Iuran Naik, Anak Buahnya Justru Baru Saja Bocorkan Golongan Masyarakat yang Bisa Nikmati BPJS Kesehatan Secara Gratis, Begini Penjelasannya

“Terkait BPJS, itu terhalang karena anggaran, sehingga itu hanya dibayarkan sampai bulan Mei.

Sekarang ada perubahan aturan lagi oleh Dinas Kesehatan, sehingga untuk posisi bulan Juni, karena belum terbayarkan maka untuk sementara dihentikan," ucapnya.

Baca Juga: Jawab Gaduh Penolakan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, Staf Presiden Joko Widodo Janjikan Hal Ini Pada Publik, Apa?

Karena adanya kemacetan anggaran untuk bulan Juni, maka untuk sementara harus dihentikan.

Ia menjelaskan, untuk peserta BPJS Kesehatan tanggungan pemerintah apabila keadaan darurat bisa beralih ke mandiri untuk sementara waktu.

"Jadi kalau misalnya sudah darurat mau ke dokter, puskesmas atau rumah sakit, lebih baik peserta mengalihkan BPJS pemerintah ke mandiri untuk sementara waktu," ucapnya.

Dengan beralih sementara ke mandiri jadi salah satu solusi yang disarankan agar tetap mendapatkan pelayanan BPJS.

Ia menambahkan, apabila anggaran sudah ada, maka peserta yang awalnya ditanggung pemerintah beralih ke mandiri bisa dialihkan kembali ke BPJS pemerintah.

Baca Juga: Anak Mantan Presiden ke-6 Indonesia Ini Beri Tanggapan Menohok Usai Jokowi Ketuk Palu Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Saat Darurat Corona, AHY: 'Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula'

Pengalihan sementara ini dianggap lebih baik daripada harus gelontorkan banyak dana untuk berobat.

"Untuk sementara waktu ini saja, dari pada harus bayar rumah sakit atau biaya berobat mahal lebih baik sementara waktu alihkan ke mandiri. Nanti kalau pemerintah sudah ada anggaran bisa dialihkan lagi menjadi tanggungan pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut tetap akan diupayakan oleh Dinas Kesehatan.

Baca Juga: Berita Buruk di Tengah Pandemi Kembali Muncul, Apa Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS hingga 100 Persen?

"Persoalan keuangan ada di Dinas Kesehatan. Kita kalau anggaran ada, kita kasih rekomendasi berapa total anggaran yang dibutuhkan, tapi proses penganggarannya di Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, sekitar tiga ribuan peserta BPJS sudah ditarik oleh Kementerian Sosial, dan yang kosong itu akan diisi kembali.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Ni’ma Mokoagow menyebutkan, terdapat kurang lebih 21 ribu peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah Boltim.

"Data dari tahun 2019, kurang lebih 21 ribu. Cuma yang lain sudah ditarik oleh Kementerian Sosial itu ada sekitar 3 ribu," ucapnya.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Mandiri akan Mengalami Kenaikan Jadi Rp120 Ribu, Tinggal Tunggu Realisasi

Ia menambahkan, pihaknya berencana akan kembali mengisi yang kosong apabila anggaran sudah ada.

Sebagai tambahan, akhir-akhir ini kinerja dari BPJS memang kerap jadi sorotan publik.

Baca Juga: Hati-hati Moms! Telat Bayar Iuran BPJS, Kini Tak Bisa Lagi Perpanjang SIM hingga Paspor

Pemerintah juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja mereka.

Namun, kabar BPJS mengalami defisit sudah sering didengar sejak awal berjalan.

Kabar perihal penghapusan kelas hingga kenaikan iuran pun sempat ramai diperbincangkan.

Artikel ini telah tayang di Tribun Manado dengan judul BPJS Kesehatan yang Ditanggung Pemerintah Dinonaktifkan Sementara, Peserta Bisa Beralih ke Mandiri

PROMOTED CONTENT